Latar Belakang Pembebasan Irian Barat
Pengembalian ini menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan itu tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang denga segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.
B. Perjuangan RI dalam Upaya Pembebasan Irian Barat
1. Melalui Diplomasi
Langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat:
a.
Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda
Indonesia mengusulkan Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda.
b. Bulan Desember 1951 diadakan perundinagn bilateral antara Indonesia dan Belanda.
c.
Bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik tentang
perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.
d. Perjuangan diplomasi tingkat Internasional
1. Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954 2. Tahun 1954 Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam siding PBB
3. Dalam KAA tahun 1955
Hingga
tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah
Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak
ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah
Indonesia mengambil jalan konfrontasi.
2. Perjuangan melalui Konfrontasi
a. Konfrontasi Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya
pembebasan Irian Barat. Saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
secara terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
b. Konfrontasi Politik
Tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang
dikukuhkan dalam UU No. 13 Tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan
kekuasaannya atas Irian Barat, tanggal 17 Agustus 1956 membentuk
Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu
Tanggal
4 Januari 1948 pemerintah membentuk Front Pembebasan Irian Barat
(FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian
Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia
memutuskan hubungan diplomatic dengan Belanda tanggal 17 Agustus1960.
a. Konfrontasi Militer
Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri
Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19
Desember 1961 di Yogyakarta.
Sebagai tindak lanjut dari Trikora, Pemerintah mengambil langkah-langkah berikut ini:
1. Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru.
2. Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962.
C. Pelaksanaan Pepera di Irian Barat
Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat
perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan
mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk
menengahi perselisihan antara Irian Barat yang terkenal dengan nama
Rencana Bunker. Berikut ini isi Rencana Bunker:
1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.
2.
Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat,
apakah ingin memisahkan diri atau bersatu dengan RI.
3. Pelaksanaan Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.
4.
Untuk menghindari bentrokan fisik diantara pihak yang bersengketa
diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.
Pemerintah
RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat
yang semula mendukung Belanda , berbalik menekan Belanda agar mau
berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962,
Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan ini
menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar